Wilayah kota hujan tergolong kawasan yang rawan terhadap terjadinya bencana. Hal ini yang mendorong Komisi D DPRD Kota Bogor untuk mengenal lebih jauh tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Bogor melalui kunjungan kerja diruang rapat lantai 2 BPBD Kabupaten Bogor, Selasa (4/2/2014) siang.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Yous Sudrajat di dampingi Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor menerima rombongan yang terdiri dari Aep Syafullah (F-PPP), H.Oyok Supandi (F-Golkar), H.Mua Hade (F-PKS), Maman Herman (F-Demokrat), H.Slamet (F-PDIP), Suparman Supanji (F-PPP), dan Santi Susanti (F-Demokrat)
“Kita ingin mengetahui sejauh mana langkah – langkah yang harus dilakukan dalam penanganan bencana dan pasca bencana, termasuk sarana prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung kinerjanya. Sehingga dalam persiapan pembentukannya nanti akan lebih matang,” kata Aep Syafullah saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan.
Dirinya mengatakan, di tahun 2014 ini Kota Bogor perlu membentuk suatu badan yang secara khusus menangani penanggulangan bencana mengingat kota hujan ini tak luput dari ancaman angin puting beliung, tanah longsor, banjir dan kebakaran. “Letak geografis dan iklim antara Kota dan Kabupaten Bogor cenderung tak jauh berbeda sebagai wilayah yang berbatasan, oleh karenanya kita memilih BPBD Kabupaten Bogor sebagai target kunjungan ini,” lanjut Syaefullah.
Sementara, Kepala BPBD Kabupaten Bogor Yous Sudrajat menjelaskan bahwa BPBD Kabupaten Bogor dibentuk awal tahun 2011 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. “Termasuk pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh,” jelas Yous Sudrajat.
Menurutnya, Badan mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lainnya yang sah dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selain itu menerapkan sistem informasi bencana, lanjut Yous, yang terpusat di Markas Komando, yang saling berkordinasi ke Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BIdang Kedaruratan dan Logistik maupun Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal, terampil, sigap dan tanggap dalam situasi bencana apapun yang bisa kapan saja terjadi. (ice)