BERITA BOGOR | www.beritabogor.com – Gelaran Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XIII Jawa Barat tahun 2018 ini menyisakan polemik dan kekecewaan dikalangan masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Bogor. Isu HOAX yang menjadi awal mula ketidak beresan perhelatan PORDA di Kabupaten Bogorini, dengan tidak hadirnya penyanyi milenial yang banyak digandrungi berbagai kalangan akhir – akhir ini yakni Sabyan Gambus saat perhelatan itu digelar, tak ayal banyak masyarakat kabupaten Bogor kecewa dengan Hoax tersebut.
Belum lagi dana hibah yang mencapai ¼ trilyun yang diberikan pemerintah daerahkabupaten Bogor kepada panitia Besar Porda XIII Jawa barat yang terindikasi digunakan tidak proporsional. Pasalnya kegiatan PORDA yang mengusungkegiatan PORDA yang mengusung lima misi sebagai suksesor dari kegiatan tersebut yakni sukses kegiatan, suksesadministrasi, sukses ekonomi, budaya dan prestasi sebagai penciri dari beberapa PORDA yang pernah dilakukan sebelumnya.
Seakan ini hanya bualan dan terkesan main- main bahkan disinyalir sebagai bahan “bancakan” Pejabat Publik Daerah untuk memakai Dana APBD Kabupaten Bogor dengan Tidak Profesional, jika melihat keadaan Kabupaten Bogor baik dari angka pengangguran, kemiskinan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang rusak di berbagai daerah selingkup Kabupaten Bogor dan sangat rendahnya daya beli masyarakat kabupaten Bogor akhir-akhir ini.
Menyoal kegagalan kabupaten Bogor menjadi tuan rumah PORDA Jabar XIII tahun 2018 ini tentunya bukan mengada-ada. Himpunan mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor mengkritisi bahwa
Pertama, suksesi kegiatan hanya melihat formalitas tanpa melihat beberapa antusias warga Kabupaten Bogor untuk turut berperan aktif menjadikan pelaksanaan PORDA sebagai pesta raya warga Bogor, bahkan informasi ini tidak sampai kalangan bawah.
Kedua, Suksesi administrasi sampai saat ini kami tidak seutuhnya percaya dari semua laporan pertanggungjawaban Panitia Besar PORDA untuk anggaran yang dinilai sangat fantastis yakni mencapai 1/4trilyun dari APBD, mengingat indikasi permainan SPJ yang sering dilakukan oknum Birokrat yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sampai hari inipun laporan pertanggungjawaban PB PORDA Jawa Barat belum kunjung keluar dan tentunya hal sesuatu hal yang perlu kita kawal sampai ke ujung pangkalnya.
Ketiga, Sukses Ekonomi, indikasi kegagalan PORDA harusnya bisa dihitung dari segi ekonomi, seberapa untungnya untuk warga dan APBD Kabupaten Bogir, padahal modal untuk pelaksanaannya mencapai ¼ trilyun.
Bahkan untuk menggandeng pemuda atau 10 untuk mengelola bazar dengan melibatkan Dinas UKM dan UMKM Kabupaten Bogor, hal ini mpula menyisakan persoalan karena suksesi ekonomi menjadi central dengan adanya bazar dan stand stand UKM, tetapi pada saatnya para UKM tidak maksimal dengan banyaknya stand yang tidak terisi.
Ke empat, Suksesi Budaya, perhelatan Porda Jawa Barat XIII ini tentu menjadi momentum untuk mempromosikan budaya lokal Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa barat pada Umumnya, akan tetapi faktanya di perhelatan itu tidak menamp[ilkan sesi yang sifatnya kontinue mengenai pameran-pameran budaya salah satunya, yang ada hanya pentas entertainment dengan mengundang artis atau penyanyi lokal yang begitu jauh dari kearifan lokal Kabupaten Bogor.
Kelima, Suksesi Prestasi kabupaten Bogor menjadi Juara Umum dalam perhelatan PORDA tersebut, namun juara dengan segudang medali emas yang didapat oleh atlet dari berbagai cabang olahragatidak menandai suatu warga Bogor kecuali hanya menjadi pencitraan bagi Bupati Nurhayanti yang akhir tahun ini akan menyerahkan tugasnya kepada Bupati terpilih, yang mungkin ini dijadikan kado terakhir pengabdiannya sebagai Bupati Kabupaten Bogor.
Akan tetapi persoalan prestasi dengan menjadi juara umum mebanyak atlet dadakan alias bayaran dari daerah lain disemua kontingan dengan dalih menargetkan prestasi sebagai juara umum dari perayaan Porda, ada atau tidaknya aturan yang melegalkan ini tetapi nilai dan harga diri warga Bogor dipertaruhkan yang hampir 5,6 juta jiwa ini atlet lokal saja harus beli bahkan indikasinya dibuatkan kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Bogor. Kemirisan bahlkan ketidak yakinan dengan hasil binaan sendiri selama memberi pendidikan terhadap hanya sekedar formalitas. Perlu digarisbawahi, harus ada evaluasi baik managemen KONI Kabupoaten Bogor sebagai induk dari cabang – cabang olahraga dan direktur pusat pendidikan latihan pelajar dan mahasiswa.
Melihat persoalan diatas, maka dengan ini kami jajaran pengurus Himpunan mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor menyatakan sikap:
- Minta penegak hukum BPK Provinsi Jawa barat, Kejati Bandung, KPK RI untuk segera mengusut dan dijadikan prioritas atas dugaan pembacakan anggaran PORDA oleh segelintir orang.
- Meminta Bupati mengevaluasi pusat pendidikan dan latihan pelajar dan mahasiswa daerah yang tidak mampu menghasilkan atlet daerah Kabupaten Bogor yang handal.
- Menuntut segera ketua Koni Kabupaten Bogor mengundurkan diri dari jabatannya
- Reformasi ketua- ketua kontingen yang tidak berbasis atlet
- Meminta penegak hukum memproses pencipta Hoax dalam hal ini (Ketua PB PORDA, Diskominfo, Panitia PRB).
Bogor, 25 Oktober 2018
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor, Lutfi Pratama selaku Ketua Umum
Aksi HMI MPO Bogor di depan Kantor Diskominfo Kabupaten Bogor dan Disdukcapil menuju kantor Bupati Bogor, Jum’at (26/10/2018) siang