CIBINONG – Peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-531 di kabupaten Bogor tak sentuh masyarakat.
Tak terbilang banyaknya uang hasil pajak yang dibayarkan masyarakat, habis dihambur – hamburkan hanya untuk menggelar even yang mengatasnamakan pesta rakyat.
Sementara masyarakat tidak merasakan langsung manfaat even itu, kecuali hanya menjadi penonton dalam helaran demi helaran. Ketidakseriusan Pemkab Bogor dalam melibatkan unsur arus bawah ini menuai kritik tajam sejumlah budayawan dan seniman yang ada di bumi Tegar Beriman.
Fakta yang terungkap, para seniman dan budayawan di Bogor justeru mengecam even
– even yang kerap kali menghamburkan APBD. Setiap even yang digelar sudah
melalui persetujuan Bupati Bogor Rahmat Yasin.
Budayawan Bambang Sumantri
yang selama dua belas tahun dirinya berkecimpung dan bekerja sama dengan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, mengungkapkan bahwa potensi seni
budaya local dibiarkan punah.
“Di Kabupaten Bogor sudah ada
seni daerah yang punah diantaranya, kesenian Babangen, Ajeng, Topeng Blantek,
Patung Beton,” ungkapnya, Jum’at (14/6/2013).
Hal ini dilatarbelakangi, lanjut Bambang, tidak ada upaya serius pembinaan
Disbudpar untuk menciptakan generasinya. Selama ini, Disbudpar beralasan bahwa
tidak tersedianya sarana dan keterbatasan fasilitas, serta tidak ada yang mau
mempelajari kesenian yang punah itu.
“Selama 12 tahun terakhir ini
saya mengamati ternyata Disbudpar tidak berperan dan tidak berfungsi sesuai
tupoksinya, kecuali menghabiskan anggaran melalui even – even yang menghamburkan
uang rakyat ,” terangnya.
Secara blak-blakan, Bambang Sumantri mengatakan helaran budaya daerah itu adalah milik masyarakat bukan milik oknum SKPD, hanya saja pos anggaran programnya berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang melibatkan pihak ketiga.
“Bukan berarti Pemkab dengan sendiri – sendiri memonopoli helaran. Sebab, disetiap kecamatan banyak tersebar budayawan yang patut dilibatkan dan pihak kecamatan sifatnya hanya mengkordinir bukannya terjun langsung,” katanya.
Pemberdayaan itu harus nyata, lanjut dia, masyarakat dan budayawan jangan hanya dijadikan komoditi untuk kepentingan menghamburkan APBD semata. Sebab, keterlibatan budayawan untuk menampilkan atraksi budaya pun dikebiri.
“Selama ini tenda – tenda hanya diisi oleh elit dan undangan kalangan tertentu saja, sementara masyarakat dibiarkan menonton di area umum. Seharusnya yang duduk dikursi undangan adalah seluruh budayawan, Rt dan Rw, Karang Taruna, Remaja Masjid diseluruh wilayah ini membaur satu tenda dengan pejabat yang hadir,” ketusnya.
Menurut Bambang Sumantri,
Kabupaten Bogor memiliki banyak potensi dan keaneka ragaman seni daerah lokal
di masing – masing kecamatan, tapi Disbudpar belum mampu menggali dan
melestarikannya.
“Kalau begini caranya, Disbudpar adalah pihak yang paling bertanggung jawab
apabila seni dan budaya tradisional Bogor akan punah. Ini pengkhianatan budaya
leluhur namanya,” tegas pria yang mencintai budaya leluhur ini.
Inilah bukti, tambah dia, bahwa helaran itu buka Pesta Rakyat, tapi pesta elit. Selama 12 tahun terakhir iini, Pemkab tidak mampu mengembangkan potensi budaya di bumi Tegarberiman,” ungkap Bambang yang diamini Sekretaris Bale Budaya Puncak Sunyoto.
Dirinya berpesan agar
Disbudpar harus bisa mengembangkan budaya dan tradisi lokal berkembang dengan
membuka seluas – luasnya wadah ide yang dapat memacu kreatifitas para sanggar –
sanggar agar memiliki nilai mutu.
Tugas Disbudpar jangan hanya
bisa menggelar even saja, tegasnya, sebab Disbudpar harus lebih mengutamakan
pembinaan, pelestarian dan pengembangan serta mempertahankan melalui promosi
dan sosialisasi secara menyeluruh dan meluas sebagai jati diri bangsa.
Kecaman juga disampaikan Koordinator Gerakan Pembangunan Putra Pribumi (G-PPP) Rahmat Gunawan. “Dewan harus audit APBD yang digunakan setiap even – even itu, termasuk selidiki proses tender kepada pihak ketiga. Biasanya kalau soal proyek pasti ada unsur indikasi pesanan elit maupun kongkalikong kolega,” ungkapnya.
Gembar gembor Pemkab
Helaran Budaya Daerah
digembar – gemborkan sebagai upaya mempromosikan seni budaya lokas ke penjuru
Indonesia. Even yang menggandeng pihak ketiga ini dibiayai APBD
sekira senilai Rp400 Juta ini diduga tak sepenuhnya terserap.
Belum lama ini, Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Diskominfo
Kabupaten Bogor, Erwin Suryana mengatakan dihadapan sejumlah awak
media.
“Dalam
helaran budaya kali ini, didatangkan budaya dari provinsi lain.
Intinya, tidak hanya budaya Sunda, tapi juga budaya nusantara,” kata Erwin. Disebutkan,
sejumlah daerah yang akan berpartisipasi diantaranya Bali, Papua,
Kalimantan Barat, Sumatra Barat dan DKI Jakarta, ditambah partisipasi
dari 40 kecamatan di wilayah kabupaten Bogor.
Dirinya
meminta kepada masyarakat yang datang agar tertib, sehingga jalannya
helaran budaya ini bisa berjalan secara maksimal. “Masyarakat silahkan
datang untuk menyaksikan helaran budaya ini,” tambahnya. (sum)
foto: ilustrasi
Editor: Alsabili
Email: redaksiberitabogor@gmail.com
PEMBERITAHUAN PENTING
