BERITA BOGOR – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat menyoroti tajam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat dalam penanganan Cepat Tanggap dan respon Kebencanaan Pandemi corona virus desease (Covid 19).
Ketua FK3I Jawa Barat, Dedi Kurniawan, mengungkapkan bahwa kinerja dan Fungsi BPBD Jabar belum terlihat jelas dalam penanganan cepat tanggap dan respon kebencanaan Pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat.
“Untuk urusan penanganan Covid-19 Kami belum melihat kerja nyata yang signifikan. Kami memahami semua Unsur termasuk BPBD belum mempunyai Pengalaman dalam menghadapi situasi saat Ini. Namun, semestinya harus menjadi Garda Terdepan setelah Team Medis. Karena, selain sudah Menjadi Fungsi Pokok Mereka Institusi Pemerintah yang dibiayai negara. Memakai Uang Rakyat,” ungkapnya, Sabtu (25/04/2020)
Menurutnya, Struktural BPBD yang melekat sebagai ASN semestinya tidak termasuk dalam kebijakan WFH, sebab dalam situasi seperti ini selayaknya bekerja dengan kekuatan dan sarana prasarana yang memadai dibanding Badan atau Kedinasan lainnya. “Justru Kami banyak melihat Komunitas dan Perkumpulan Masyarakat yang nampak jelas keberadaannya di tengah – tengah masyarakat yang sedang memerlukan edukasi, pendampingan, penanganan pencegahan, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Hal serupa, kata Dedi Kurniawan, juga diduga terjadi di sejumlah BPBD Kota/Kabupaten di Jawa Barat. “Kami minta BPBD segera respon progres kinerja tanpa harus Berbasis Anggaran baik APBN, maupun APBD. Lakukan koloborasi dan lain sebagainya. Banyak bertindak bukan banyak berpikir, banyak di lapangan daripada di Kantor dan jangam malah banyak. dirumah,” singgungnya.
Berkaca dari hal tersebut, FK3I Jawa Barat mendesak BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kota/Kabupaten segera melakukan evaluasi dan segera bergerak cepat sesuai slogan. “Atau, lambaikan tangan kalau sudah tidak mampu bekerja,” imbuhnya. (als)