Dari tahun ke tahun, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya menangani masalah kemiskinan. Dengan melibatkan SKPD terkait, diharapkan kompleksnya masalah kemiskinan mendapat banyak intervensi guna menghasilkan pelayanan yang optimal.
Salah satu intervensi yang dilakukan adalah di bidang kesehatan. Tahun 2011, pelayanan kesehatan penduduk miskin di kota Bogor mencapai angka 28.944 kasus. Jumlah Kasus Pasien Miskin terlayani di 18 Rumah Sakit yang tersebar di seluruh pelosok kota. Dengan perincian 23.402 kasus rawat jalan dan 5.542 kasus rawat inap.
Demikian dijelaskan Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bogor dgar Suratman dalam Konferensi Pers di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Jumat (23/12/2011). ”Dengan sumber dana berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bogor,” jelas Edgar.
Selain itu, intervensi kemiskinan ditempuh melalui program lingkungan sehat perumahan. Dengan sumber dana dari APBD, CSR Bank Jabar serta PNPM, telah diperbaiki 196 KK Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Juga dilakukan perbaikan sarana/prasarana lingkungan perumahan pemukiman seperti perbaikan jalan setapak sepanjang 30.687,41 m2, pembangunan saluran pembuangan air hujan pemukiman sepanjang 6965,09 m, dan peningkatan jembatan lingkungan pemukiman sebanyak 116 jembatan,” jelas Edgar.
Selain itu, Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman Kota Bogor juga telah membangun pengelolaan air minum dan air limbah. Dengan Sanimas, telah dibangun MCK komunal di Kel. Tegallega dan Harjasari yang dapat melayani sebanyak 600 KK.
“Dari pendekatan pendidikan, telah diterapkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada siswa SD dan SMP. Sepanjang tahun 2011 telah diberikan bantuan bos kepada siswa SD sebanyak 96,321 siswa dan 19,314 siswa SMP,” tambah Edgar.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah menyelenggaraan Program pendidikan non formal bagi Kelompok Belajar paket A,B dan C. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan terutama masyarakat yang putus sekolah hingga keterbatasan ekonomi. Melalui kegiatan Paket A, B dan C diharapkan warga belajar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga belajar sehingga dpat memiliki pengetahuan dan keterampilan.
“Hasilnya pada tahun 2011 Jumlah warga belajar yang mengikuti Paket A = 120 orang, jumlah warga belajar yang mengikuti Paket B = 100 orang, dan jumlah warga belajar yang mengikuti C = 160 orang. Sedangkan dari peserta di atas, jumlah peserta yang lulus mengikuti kejar paket A = 79,2%, j umlah peserta yang lulus mengikuti kejar paket B = 70,1% dan jumlah peserta yang lulus mengikuti kejar paket C = 81,2%,” tutur Edgar.
Edgar menambahkan penanganan kemiskinan juga ditempuh melalui pelayanan Keluarga Berencana. Tahun 2011, Peserta KB Pasangan Usia Subur mencapai 5.324 orang. Sehingga capaian kinerjanya 98,25%. BPMKB juga mengembangkan Lembaga Ekonomi Kelurahan.
Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan tujuan meningkatkan intervensi Kepala Keluarga (KK) miskin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan juga meningkatkan pemahaman KUBE terhadap KK miskin dan Masyarakat pada umumnya.
“Hasilnya Target intervensi GAKIN sebesar 2000 KK, terinvensi sebesar 1988 KK, sehingga capaian kinerjanya 99,4%,:” jelas Edgar. (*)
Sumber: Kota Bogor 23/12/2011 (tim humas)