Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2011). Pertemuan membahas rencana dan implementasi program pemerintah 2011.
Diperoleh informasi, rapat kerja akan dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dan pimpinan BUMN ikut diundang pada pertemuan di Istana Bogor tersebut.
Berdasarkan pantauan di sekitar Istana dan Kebun Raya Bogor, puluhan petugas dari Polres Bogor Kota, dan Dinas Lalu – Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor terlihat sibuk mengatur arus lalu lintas. Selain itu petugas keamanan pun terlihat berjaga-jaga di Balaikota Bogor.
Investor Harus Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Presiden meminta peserta rapat kerja agar jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal yang sangat penting bagi rakyat. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa instruksi khusus Presiden Susilio Bambang Yudhoyono saat membuka Raker Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) di Istana Bogor, senin (21/2/2011) pagi
Instruksi kedua, agar semua pihak bersabar karena ada sebagian proyek yang merupakan mega proyek dan berjangka menengah dan panjang. “Jadi jangan berharap dapat kita panen dalam jangka waktu setahun, dua tahun, atau tiga tahun.
Mungkin ada yang sudah panen dalam waktu 5 tahun, termasuk quick wins, tetapi ada juga yang panennya 5, 10, 15 tahun mendatang. Oleh karena itu, meskipun bukan era kita panen atau manfaatnya itu dirasakan, tapi semuanya mesti dimulai dari sekarang,” ingat Presiden
Hal ketiga yang menjadi instruksi Presiden terkait dengan mungkin adanya perubahan dalam master plan. “Itu tidak apa-apa, ya memang harus begitu, updating, revisi, penyempurnaan, asalkan semua itu tetap mengarah pada keberhasilan pembangunan ekonomi yang kita jalankan,” ujar SBY.
Keempat, pemerintah daerah harus aktif untuk memastikan bahwa proyek-proyek investasi, khususnya pembangunan infrastruktur, harus bisa menghasilkan lapangan kerja yang besar, atau sebanyak mungkin, dan utamakan penggunaan tenaga kerja local
Instruksi kelima, pemerintah pusat sadar daerah memiliki prioritas dan urgensi sendiri, namun Presiden meminta agar tidak dipertentangkan. “Pastikan pembangunan ekonomi daerah itu dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan yang kita laksanakan secara nasional ini. Hal ini, menurut Kepala Negara, karena rencana nasional sebagian besar tidak menggunakan dana APBN, sehingga tak akan mengganggu APBN dan APBD.
Rapat kerja di Istana Bogor ini juga dihadiri Wapres Boediono. Berneda dengan rapat sebelumnya selain diikuti menteri juga Gubernur, dan pimpinan BUMN. (yan/als)