BOGOR – DPRD Kota Bogor mendorong penerapan efisiensi dan kehati-hatian fiskal dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keterbatasan ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara optimal guna memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan pembahasan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) difokuskan pada evaluasi program dan kemungkinan pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan yang dinilai belum mendesak menuju kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi warga.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (24/9/2026).
“Sikap kehati-hatian fiskal DPRD mendorong efisiensi anggaran dalam perubahan APBD karena keterbatasan fiskal. Kita minta prioritas diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, salah satunya alokasi untuk BPJS,” ujar Zenal.
Menurutnya, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah penangguhan sejumlah rencana pengadaan tanah yang belum dianggap prioritas. Beberapa kegiatan pembebasan lahan, termasuk kajian pengadaan lahan untuk ruas RL 2 dan RL 3, diusulkan untuk ditunda atau dialihkan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar sebagian anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) difokuskan pada pemeliharaan rutin infrastruktur jalan. Perhatian khusus diberikan pada jalan lingkungan dan gang yang membutuhkan perbaikan menjelang akhir tahun.
Dalam sektor transportasi, DPRD meminta Pemerintah Kota Bogor memberikan kejelasan terkait studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek trem sebelum mengalokasikan anggaran lebih lanjut. Menurut dewan, proyek berskala besar yang menggunakan dana APBD harus didukung perencanaan matang serta kesepakatan yang jelas.
“Pembiayaan proyek besar harus didasarkan pada perencanaan yang matang sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang optimal,” kata Zenal.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti besarnya belanja untuk jasa konsultan dan perencanaan. Dewan mendorong agar pengeluaran tersebut dapat ditekan sehingga lebih banyak anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan perubahan APBD adalah layanan kesehatan, khususnya pembiayaan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Zenal menilai kebutuhan anggaran untuk program tersebut perlu dipastikan terpenuhi karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Ia mengungkapkan, setiap hari terdapat penambahan warga yang mengalami tunggakan atau terputus kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 orang per hari.
“Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah OPD dalam rapat kerja turut menyampaikan kebutuhan anggaran yang dinilai penting untuk dipertahankan guna menjaga kualitas pelayanan publik. Pembahasan maraton tersebut melibatkan sedikitnya enam OPD, yakni Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta RSUD Kota Bogor.
Melalui pembahasan perubahan APBD 2026 ini, DPRD Kota Bogor berharap belanja daerah dapat lebih fokus pada program prioritas yang mendukung pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah kota.
