BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengandalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pemotongan dana transfer daerah sekitar Rp300 miliar.
Skema tersebut dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari kerja sama dengan pihak swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR), hingga pemanfaatan insentif dan bantuan pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan strategi tersebut menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur sekaligus menggerakkan perekonomian daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Hal itu disampaikan Dedie saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X BPC Gapensi Kota Bogor di IPB International Convention Center (ICC), Kamis (15/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dedie memaparkan sejumlah proyek strategis yang memanfaatkan kombinasi sumber pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Dedie.
Salah satu proyek yang memanfaatkan skema pembiayaan kreatif adalah pembangunan Overarm Ciawi 2, yakni akses keluar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di kawasan Ciawi. Proyek tersebut memperoleh dukungan dana CSR Sinarmas Group sebesar hampir Rp120 miliar.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mendorong pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Galuga dan Kayumanis melalui investasi swasta.
Masing-masing lokasi direncanakan memiliki kapasitas pengolahan sampah sebesar 1.500 ton per hari, dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun untuk setiap lokasi.
Dalam skema tersebut, APBD tetap digunakan untuk mendukung kebutuhan tertentu, terutama pembebasan lahan dan pembangunan akses jalan. Sementara itu, investasi swasta menjadi sumber pembiayaan utama untuk fasilitas pengolahan sampah.
Pemkot Bogor juga memanfaatkan kontribusi pengembang untuk mendukung pembangunan bundaran di kawasan pintu masuk Bogor Selatan menuju Kota Bogor.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Di sektor perdagangan dan penataan kawasan perkotaan, Pemkot Bogor menerapkan kombinasi pembiayaan untuk melanjutkan penataan Pasar Anyar dan Pasar Kebon Kembang, termasuk pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun.
Pembiayaan proyek tersebut memanfaatkan dukungan badan usaha milik daerah (BUMD), partisipasi pihak ketiga, serta dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, kelanjutan pembangunan Ring Road 3 (R3) dari Ciliwung hingga Wangun, termasuk pembangunan jembatan, direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.
Skema pinjaman tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan besar dan berkelanjutan.
Dedie menilai, keterbatasan anggaran daerah menuntut pemerintah untuk lebih cermat menentukan prioritas sekaligus mencari sumber pembiayaan alternatif. Dengan demikian, proyek strategis yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat dilanjutkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan kreatif membutuhkan tata kelola yang baik. Transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam pembiayaan pembangunan harus diimbangi dengan administrasi yang jelas dan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Melalui pendekatan creative financing, Pemkot Bogor berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat utama pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, BUMD, dan pemerintah pusat diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat perekonomian Kota Bogor.
