BeritaBogor.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perubahan istilah yang tidak biasa untuk teknologi kecerdasan buatan. Ia mengatakan pemerintah AS akan menggunakan istilah “super intelligence” atau SI sebagai pengganti artificial intelligence (AI) dalam dokumen pemerintah mulai ke depan.
Trump menyampaikan pernyataan tersebut ketika berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa, 22 September 2026.
Reuters melaporkan Trump menyatakan dokumen pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan istilah super intelligence menggantikan artificial intelligence. Pernyataan serupa juga tercantum dalam rangkuman resmi pidato yang diterbitkan Gedung Putih.
Menurut Trump, kata artificial membuat kecerdasan buatan terdengar seolah-olah palsu atau tidak nyata. Ia menilai kata “super” lebih tepat untuk menggambarkan kemampuan teknologi tersebut.
“Dari titik ini ke depan, seluruh dokumen Amerika Serikat, dan mudah-mudahan juga dunia, akan diubah untuk menggunakan istilah yang jauh lebih akurat, yaitu super, bukan artificial,” kata Trump dalam pidatonya.
Ia kemudian menyebut istilah barunya sebagai super intelligence atau SI dan mengatakan penyebutan tersebut terdengar lebih baik sekaligus lebih akurat.
Associated Press mencatat para pemimpin dunia yang berbicara setelah Trump tetap menggunakan istilah “artificial intelligence”, menunjukkan bahwa usulan penamaan baru tersebut belum menjadi terminologi internasional.
Trump Tolak Pengawasan AI Secara Global
Pergantian istilah bukan satu-satunya pesan Trump mengenai kecerdasan buatan.
Dalam pidatonya, ia secara tegas menolak gagasan membentuk sistem pengawasan internasional yang memiliki kendali luas terhadap pengembangan AI.
“Amerika Serikat sepenuhnya menolak setiap upaya untuk membangun skema globalis guna mengendalikan artificial intelligence yang banyak dibicarakan sekarang, yang selanjutnya secara resmi disebut super intelligence,” kata Trump sebagaimana dikutip dalam rangkuman Gedung Putih.
Sikap tersebut berbeda dengan dorongan sejumlah pemimpin dunia dan pejabat PBB yang menginginkan kerja sama internasional lebih kuat untuk menghadapi risiko sistem AI yang semakin canggih.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, misalnya, menyerukan perlunya pengamanan tambahan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab.
Guterres mengatakan keputusan hidup dan mati tidak seharusnya diserahkan kepada mesin dan memperingatkan dunia agar tidak kehilangan kendali atas penggunaan teknologi otonom untuk kepentingan militer.
AS Tetap Akan Awasi Perusahaan Teknologi
Meski menolak mekanisme pengawasan AI secara global, Trump mengatakan pemerintah AS bukan berarti akan membiarkan industri teknologi berkembang tanpa pengawasan.
Ia menyebut Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau Department of Justice (DOJ) dapat mengambil tindakan apabila perusahaan AI dinilai menimbulkan persoalan serius.
“Kami akan mengawasinya secara ketat melalui Departemen Kehakiman,” ujar Trump.
Reuters melaporkan pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan penegasan Trump bahwa ia tidak ingin regulasi yang terlalu ketat menghambat perkembangan teknologi AI.
Trump bahkan memperkirakan dampak teknologi tersebut dapat melampaui Revolusi Industri.
“Saya tidak akan menghambat pertumbuhan sesuatu yang akan lebih besar daripada Revolusi Industri,” katanya.
Pernyataan itu menggambarkan pendekatan pemerintahannya yang ingin mempertahankan perkembangan cepat industri AI Amerika Serikat, tetapi tetap membuka kemungkinan intervensi penegak hukum ketika diperlukan.
Trump Klaim AS Unggul dalam Persaingan AI dengan China
Trump juga menggunakan pidato PBB untuk menyinggung persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China.
Ia mengklaim AS masih berada di depan China dalam perlombaan pengembangan kecerdasan buatan. Associated Press mencatat Trump menyampaikan klaim tersebut ketika sejumlah negara lain menyerukan keseimbangan antara kompetisi teknologi dan kerja sama internasional.
Persaingan AI Amerika Serikat-China memang menjadi salah satu isu utama hubungan kedua negara.
Washington dan Beijing sama-sama menggelontorkan investasi besar ke sektor kecerdasan buatan, pusat data, semikonduktor, hingga pengembangan model AI generasi baru.
Isu AI juga menjadi salah satu agenda menjelang pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada 24 September 2026. Reuters melaporkan pertemuan tersebut diperkirakan mencakup pembahasan perdagangan, teknologi, Taiwan, dan kompetisi AI kedua negara.
Belum Jelas Apakah Akan Ada Perintah Eksekutif
Meski Trump menyatakan istilah super intelligence akan digunakan dalam dokumen pemerintah AS, hingga setelah pidatonya belum jelas apakah perubahan tersebut akan dituangkan melalui executive order atau perintah eksekutif tersendiri.
WIRED melaporkan belum ada kepastian apakah instruksi Trump mengenai pergantian artificial intelligence menjadi super intelligence akan disusul perintah eksekutif formal.
Gedung Putih sendiri mencantumkan pernyataan mengenai “Super Intelligence” dalam rangkuman resmi pidato Trump pada 22 September, tetapi publikasi tersebut tidak mengumumkan perintah eksekutif khusus yang mengatur perubahan terminologi tersebut.
Hal ini penting karena ucapan seorang presiden dalam pidato tidak selalu memiliki konsekuensi administratif yang sama dengan executive order atau peraturan federal.
Implementasinya juga akan menentukan apakah istilah tersebut benar-benar diwajibkan di seluruh lembaga federal atau hanya menjadi pilihan terminologi pemerintahan Trump.
Bukan Pertama Kali Trump Mengganti Nama
Kebijakan mengganti istilah atau nama bukan hal baru dalam pemerintahan Trump.
Pada 20 Januari 2025, Trump menandatangani Executive Order 14172 yang menginstruksikan pemerintah federal AS menggunakan nama “Gulf of America” untuk wilayah yang sebelumnya disebut Gulf of Mexico dalam sistem penamaan geografis federal Amerika Serikat.
Perintah tersebut juga mengharuskan referensi federal, termasuk peta, kontrak, dokumen dan komunikasi lembaga pemerintah AS, menyesuaikan dengan penamaan baru.
Namun, perubahan itu berlaku untuk penggunaan resmi pemerintah Amerika Serikat dan tidak otomatis mengubah penyebutan yang digunakan negara-negara lain.
Trump kemudian melakukan langkah serupa terhadap Lake Ontario.
Pada Agustus 2026, Trump memerintahkan penggunaan nama “Lake America” dalam sistem penamaan geografis AS. Reuters melaporkan perubahan tersebut berlaku untuk Geographic Names Information System milik Amerika Serikat dan tidak mengubah aturan penamaan Kanada maupun penggunaan internasional.
Dengan latar belakang tersebut, keputusan menyebut AI sebagai super intelligence menjadi bagian terbaru dari pola penggunaan kekuasaan eksekutif Trump untuk mengganti terminologi resmi pemerintah.
Trump Ragukan Peringatan soal Bahaya AI
Dalam pidatonya, Trump turut merespons kekhawatiran mengenai risiko teknologi kecerdasan buatan yang berkembang semakin cepat.
Ia mengkritik peringatan bahwa AI dapat menimbulkan ancaman besar bagi manusia dan membandingkannya dengan perdebatan mengenai perubahan iklim.
Trump mengatakan orang-orang yang sebelumnya memperingatkan ancaman pemanasan global kini menjadi kelompok yang memperingatkan bahwa AI dan robot dapat menimbulkan bencana.
Pernyataan tersebut berbeda dengan kesimpulan ilmiah mengenai perubahan iklim.
Associated Press mencatat laporan ilmiah PBB pada 2018 yang disinggung Trump tidak menyatakan seluruh manusia akan mati dalam 12 tahun. Laporan tersebut memperingatkan meningkatnya risiko akibat pemanasan global dan manfaat pengurangan emisi.
Data Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS atau NOAA juga menunjukkan temperatur global tidak mendingin sebagaimana dinyatakan Trump dalam pidatonya, tetapi justru meningkat dalam periode tersebut.
Kekhawatiran terhadap AI Semakin Besar
Perdebatan yang terjadi di PBB mencerminkan perbedaan pendekatan global terhadap teknologi kecerdasan buatan.
Sebagian pemerintah memandang kemajuan AI sebagai kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penelitian ilmiah, pelayanan kesehatan, hingga produktivitas industri.
Di sisi lain, perkembangan sistem AI yang semakin otonom mendorong seruan agar pemerintah menyiapkan aturan keselamatan sebelum kemampuan teknologi meningkat terlalu jauh.
Reuters melaporkan kekhawatiran mengenai risiko AI kembali meningkat setelah peneliti Anthropic Jacob Coxon mengundurkan diri dan memperingatkan bahwa sejumlah orang yang bekerja membangun teknologi AI benar-benar percaya sistem tersebut berpotensi menimbulkan risiko ekstrem pada manusia.
Pada pekan yang sama, isu tata kelola AI juga menjadi salah satu fokus pembahasan PBB.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membicarakan teknologi tersebut bersama sejumlah tokoh industri AI, termasuk CEO OpenAI Sam Altman, CEO Anthropic Dario Amodei, serta CEO dan salah satu pendiri Hugging Face, Clément Delangue.
AI atau SI, Dunia Masih Memakai Istilah Lama
Untuk sementara, keputusan Trump belum mengubah terminologi yang digunakan dunia teknologi secara luas.
Istilah artificial intelligence atau AI masih digunakan perusahaan teknologi, pemerintah negara lain, ilmuwan, organisasi internasional, serta para pemimpin yang berbicara di Sidang Majelis Umum PBB setelah Trump.
Associated Press melaporkan pemimpin dunia setelah pidato Trump tetap menggunakan istilah artificial intelligence, bukan super intelligence.
Karena itu, dampak nyata penggantian nama ini kemungkinan akan bergantung pada langkah lanjutan pemerintah AS.
Jika pemerintah Trump benar-benar memasukkan istilah Super Intelligence (SI) ke dokumen, regulasi dan komunikasi resmi federal secara luas, perubahan tersebut berpotensi menciptakan dua terminologi berbeda: istilah AI yang tetap dominan secara global dan SI yang digunakan pemerintahan Amerika Serikat.
Untuk saat ini, satu hal yang sudah jelas adalah Trump ingin Amerika Serikat memasuki apa yang ia sebut sebagai “dunia baru super intelligence.” Apakah istilah SI kemudian diterima industri teknologi dan negara lain, masih harus dilihat dalam perkembangan berikutnya. (***)
